Anggota DPRP Papua, Benhur Yudha Wally, yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Papua, Rabu, 26/8/2026 (Foto; Dani)
SENTANI, JAYAPURA | Suaracyclops.com - Masa reses anggota DPR Provinsi Papua menjadi ruang untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah memperkuat kelembagaan masyarakat adat sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Festival Danau Sentani (FDS).
Anggota DPRP Papua, Benhur Yudha Wally, yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Papua, mengatakan kegiatan reses tersebut dilakukan bersama anggota DPRP lainnya yang sama-sama berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Jayapura.
Hal itu disampaikan Benhur Wally usai mengikuti Dialog Masa Reses Anggota DPRP bersama Dewan Adat Suku, para Ondofolo, Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, di Obhe atau Rumah Adat Kampung Bambar, Distrik Waibu, Rabu (26/8/2026).
Menurut Benhur, tujuan utama kegiatan tersebut adalah mengkonsolidasikan Dewan Adat Suku serta para ondofolo di Kabupaten Jayapura yang selama ini dinilai belum cukup terkoordinasi.
“Tujuan kita sebenarnya mengkonsolidasikan semua Dewan Adat Suku yang ada di Kabupaten Jayapura, tetapi juga ondofolo-ondofolo yang selama ini tidak pernah terkonsolidasi,” ujarnya.
Ia mengatakan, melalui pertemuan tersebut masyarakat adat dapat menyampaikan pemikiran dan persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait keberadaan dan penguatan kelembagaan adat di tengah perkembangan pemerintahan saat ini.
Dorong FDS Tidak Hanya Terpusat di Khalkote
Selain penguatan masyarakat adat, persoalan Festival Danau Sentani (FDS) menjadi salah satu aspirasi penting yang disampaikan dalam dialog tersebut.
Benhur menilai pelaksanaan FDS perlu melibatkan lebih banyak kampung di kawasan Danau Sentani dan tidak hanya berpusat di Khalkote.
Menurutnya, setiap kampung memiliki cerita rakyat, tarian, budaya dan sejarah leluhur masing-masing. Karena itu, kekayaan budaya tersebut sebaiknya ditampilkan di kampung asalnya agar masyarakat dan generasi muda dapat mengenal identitas budaya mereka secara langsung.
“Festival Danau Sentani jangan hanya berfokus di Khalkote. Setiap kampung mempunyai cerita rakyat dan tarian yang berkaitan dengan leluhur mereka. Identitas itu ada di kampung masing-masing,” katanya.
Ia kemudian mengusulkan model pelaksanaan FDS yang lebih terintegrasi. Pembukaan utama dapat tetap dilakukan di Khalkote, sementara kegiatan dan pertunjukan budaya dapat disebar ke kampung-kampung di sekitar Danau Sentani.
Dengan model tersebut, menurut Benhur, masyarakat kampung, sanggar seni, pelaku UMKM, pemilik hak ulayat dan tokoh adat dapat ikut merasakan manfaat dari pelaksanaan festival.
“Opening-nya bisa di Khalkote, tetapi materi festivalnya juga dilaksanakan di kampung-kampung yang ada di Danau Sentani,” ujarnya.
Tampung Lebih dari 20 Rekomendasi
Benhur mengatakan, dalam dialog tersebut pihaknya menerima sekitar 20 lebih rekomendasi dari masyarakat adat untuk diperjuangkan melalui DPRP.
Aspirasi tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik atau infrastruktur, tetapi juga menyangkut penguatan kelembagaan masyarakat adat.
“Pokok-pokok pikiran itu bukan hanya infrastruktur yang harus dibangun. Bagaimana kelembagaan ini menjadi baik, semua orang bisa bekerja dengan baik dalam satu lembaga yang bersih dan kuat. Itu yang paling penting,” jelasnya.
Ia menegaskan, berbagai rekomendasi tersebut akan dibawa untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah dan anggota DPRP, termasuk melalui komisi maupun kelompok khusus yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat.
Perdasus Masyarakat Adat Perlu Dikawal
Terkait rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang berkaitan dengan masyarakat adat, Benhur mengatakan perjuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab fraksi-fraksi di DPRP.
Menurutnya, kelompok khusus di DPRP memiliki peran penting untuk mengawal pembahasan regulasi tersebut karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat adat.
Ia mengatakan fraksi di DPRP dapat memberikan dukungan politik dan rekomendasi, namun pengawalan secara serius tetap harus dilakukan oleh kelompok khusus.
“Karena kita berjuang untuk masyarakat adat, saya berharap kelompok khusus lebih dominan untuk mengawal ini,” katanya.
Benhur berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat adat dalam masa reses tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan regulasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat di Kabupaten Jayapura dan Papua.
Menurutnya, penguatan masyarakat adat merupakan bagian penting dalam membangun Papua yang lebih baik dengan tetap menghargai identitas, budaya dan hak masyarakat adat. (DanTop)
0 Komentar