Pemkab Jayapura dan PT. PPM bangun kebersamaan jadi proyek percontohan ketahanan pangan Papua Raya di Palma One, Jakarta. Jumat, 9/10/2026 (Foto; SI)
JAKARTA | SUARACYCLOPS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura bersama PT Palma Pertiwi Makmur (PT PPM) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjajaki kerja sama pengembangan ketahanan pangan dan energi di Kabupaten Jayapura, Papua.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., dan Direktur Utama PT Palma Pertiwi Makmur, Mardianto, di Palma One, Jakarta, Jumat (9/10).
Kerja sama ini merupakan tahap awal untuk mengkaji pemanfaatan lahan yang belum produktif guna mendukung pengembangan sektor pangan dan energi serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Kabupaten Jayapura diproyeksikan menjadi proyek percontohan (pilot project) pengembangan program ketahanan pangan PT PPM di wilayah Papua Raya.
Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih merata, terutama dalam bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Harapannya sangat jelas, yaitu mendorong proses pembangunan di Kabupaten Jayapura agar mewujudkan keadilan, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan,” ujar Yunus.
Ia menegaskan, penandatanganan MoU belum menjadi tahap pelaksanaan program. Setelah kesepakatan awal tersebut, Pemkab Jayapura bersama PT PPM akan melakukan kajian lebih lanjut dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kajian tersebut akan mencakup potensi lahan, peluang pengembangan komoditas, kebutuhan pembangunan, serta aspek teknis yang diperlukan sebelum program dijalankan.
“Penandatanganan MoU ini merupakan tahapan awal. Setelah disahkan, tim dari PT Palma akan melakukan kajian mendalam yang melibatkan dinas-dinas terkait. Hasil kajian tersebut nantinya menjadi bagian dari proses tindak lanjut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Tiga pendekatan pengembangan lahan
Dalam rencana kerja sama tersebut, pengembangan potensi daerah akan dikaji melalui tiga pendekatan, yakni agroforestri, silvopastura, dan silvofishery.
Agroforestri merupakan sistem yang memadukan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Silvopastura menggabungkan pepohonan dengan kegiatan peternakan, sedangkan silvofishery memadukan pengelolaan vegetasi atau ekosistem hutan dengan kegiatan perikanan pada kawasan yang sesuai.
Ketiga pendekatan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lahan, ketersediaan air, potensi komoditas, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Direktur Utama PT PPM Mardianto mengatakan, keterlibatan perusahaan merupakan bagian dari upaya dunia usaha mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam sektor pangan dan energi.
Menurutnya, pengembangan potensi daerah membutuhkan kerja sama antara pemerintah, badan usaha, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.
“Kerja sama ini adalah kewajiban kita sebagai bagian dari bangsa. Kita harus berperan aktif dan berkontribusi bersama dalam mencapai tujuan nasional, khususnya kami yang bergerak di sektor pangan dan energi,” kata Mardianto.
Ia juga menyampaikan bahwa program PT PPM dirancang untuk menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya Kabupaten Jayapura.
“Kami bergerak tanpa terkecuali di 38 provinsi, jadi tidak khusus untuk Jayapura saja. Pembangunan nasional butuh keterlibatan berbagai pihak melalui semangat gotong royong antara pemerintah, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Kabupaten Jayapura diproyeksikan menjadi proyek percontohan Papua Raya
Sementara itu, VP Regional Papua Raya PT PPM, Imam Syafei, menyatakan bahwa kerja sama dengan Pemkab Jayapura menjadi langkah awal perusahaan untuk mendorong pengembangan program ketahanan pangan di wilayah Papua Raya.
Menurut Imam, Kabupaten Jayapura diproyeksikan menjadi lokasi proyek percontohan untuk pengembangan program tersebut.
“Kami hadir bersama PT Palma untuk menjalankan pekerjaan di sana, khususnya terkait ketahanan pangan. Ini adalah langkah awal untuk mulai membangun wilayah Papua Raya, dan Kabupaten Jayapura diproyeksikan menjadi pilot project kami,” ungkap Imam.
Ia mengatakan, pemanfaatan lahan yang belum produktif berpotensi mendukung peningkatan produksi pangan apabila dilakukan berdasarkan kajian dan metode pengelolaan yang tepat.
Namun, pengembangan lahan di Papua perlu memperhatikan kondisi tanah, ketersediaan air, kesesuaian tanaman, serta kelestarian lingkungan.
Karena itu, hasil kajian teknis akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan lokasi, jenis komoditas, dan model pengembangan yang sesuai.
Kajian menjadi penentu tindak lanjut
Kerja sama tersebut juga melibatkan jajaran manajemen PT PPM, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Pelibatan perangkat daerah diperlukan untuk memastikan rencana kerja sama sesuai dengan kebutuhan dan arah pembangunan Kabupaten Jayapura.
Rencana tersebut dijajaki melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas prakarsa badan usaha atau unsolicited. Penerapannya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tahapan penilaian sesuai karakter proyek.
Dengan demikian, penandatanganan MoU ini belum berarti seluruh program telah disetujui untuk dilaksanakan. Tahapan selanjutnya mencakup kajian kelayakan, penentuan ruang lingkup program, kebutuhan investasi, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan.
Pemkab Jayapura dan PT PPM diharapkan dapat menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui perencanaan yang terukur dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Apabila memenuhi persyaratan dan dapat direalisasikan, program ini berpotensi mendukung penguatan ketahanan pangan, pemanfaatan sumber daya lokal, dan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jayapura.
Catatan redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan bahan yang diberikan. Status proyek, nilai investasi, luas lahan sasaran, serta jadwal pelaksanaan belum disebutkan secara terperinci dalam bahan tersebut. (DanTop)
0 Komentar