SENTANI, JAYAPURA | SUARACYCLOPS.COM – Pemerintah Kabupaten Jayapura masih melengkapi dokumen persyaratan kerja sama dengan PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) sebelum melanjutkan ke tahap penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Hal tersebut disampaikan Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., seusai melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Palma Pertiwi Makmur, Mardianto, bersama jajarannya di Hotel Cartenz Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (21/10).
Yunus menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan kerja sama yang sebelumnya dilakukan di Jakarta. Dalam pertemuan itu, pihak PT Palma Pertiwi Makmur telah menyerahkan dokumen evaluasi yang perlu dilengkapi oleh pemerintah daerah.
Selanjutnya, pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan menyiapkan dokumen yang masih dibutuhkan. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, dokumen tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak perusahaan untuk proses berikutnya.
“Ini tidak langsung selesai besok. Prosesnya masih panjang. Dokumen yang sudah diserahkan harus kita lengkapi terlebih dahulu. Setelah semua persyaratan terpenuhi, barulah kita melanjutkan ke tahap kerja sama,” jelas Yunus.
Kerja Sama Menyasar Infrastruktur dan Ekonomi Masyarakat
Yunus menjelaskan, rencana kerja sama dengan PT Palma Pertiwi Makmur mencakup sejumlah sektor, antara lain infrastruktur, pertanian, peternakan, perkebunan, kesehatan, dan pendidikan.
Menurutnya, kerja sama ini diharapkan dapat membantu pembangunan daerah, terutama pada sektor yang belum dapat dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur dan jalan produksi untuk mendukung konektivitas serta kegiatan ekonomi masyarakat.
Ia juga menyebutkan bahwa pelaksanaan program nantinya akan melibatkan sejumlah unsur ekonomi daerah, termasuk perusahaan daerah, koperasi, dan badan usaha milik kampung (BUMKam).
Yunus mengatakan, terdapat rencana pelaksanaan awal di 10 kampung. Namun, pelaksanaannya masih menunggu penyelesaian tahapan dan persyaratan kerja sama.
Bupati Minta Masyarakat Tidak Terpengaruh Informasi yang Belum Terverifikasi
Dalam kesempatan tersebut, Yunus turut menanggapi kekhawatiran yang berkembang di masyarakat terkait kemungkinan tanah adat diambil atau dijual melalui kerja sama tersebut.
Ia meminta masyarakat agar memeriksa dokumen dan memahami isi kerja sama sebelum menarik kesimpulan. Menurutnya, informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Yunus menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan masyarakat, termasuk hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan sumber daya alam.
“PT Palma Pertiwi Makmur hadir bukan untuk mengambil semua hak ulayat. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mencari berbagai sumber dukungan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
Menurutnya, kepala daerah harus aktif mencari peluang agar pembangunan tetap berjalan dan perekonomian masyarakat dapat berkembang.
Masyarakat Diharapkan Mendukung Pembangunan Daerah
Yunus mengajak masyarakat Kabupaten Jayapura untuk memberikan dukungan terhadap upaya pembangunan daerah, sekaligus tetap menyampaikan kritik dan masukan secara bertanggung jawab.
Ia berharap perbedaan pandangan mengenai rencana kerja sama tersebut tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah, kata dia, akan melanjutkan proses sesuai tahapan yang diperlukan. Penandatanganan MoU baru akan dilakukan setelah dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan dinyatakan lengkap.
Dengan demikian, kerja sama Pemkab Jayapura dengan PT Palma Pertiwi Makmur saat ini masih berada pada tahap pemenuhan dokumen dan evaluasi. Pelaksanaan program di lapangan akan bergantung pada penyelesaian proses selanjutnya. (DanTop)
0 Komentar