SENTANI, JAYAPURA | Suaracyclops.com – Wakil Ketua Komisi I DPRP Papua, Origenes Kaway, S.Th, menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam pelaksanaan Festival Danau Sentani (FDS). Menurutnya, pemerintah perlu lebih banyak melibatkan para ondofolo dan pemilik hak adat dalam setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan festival.
Hal itu disampaikan Origenes Kaway usai mengikuti Dialog Masa Reses Anggota DPRP bersama Dewan Adat Suku, para Ondofolo, Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat adat Kabupaten Jayapura di Obhe/Rumah Adat Kampung Bambar, Distrik Waibu, Rabu (26/8).
Kaway mengatakan, dialog tersebut menjadi ruang penting bagi anggota DPRP untuk mendengar langsung berbagai keluhan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat adat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam dialog adalah pelaksanaan Festival Danau Sentani.
Menurut Kaway, FDS tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pemerintah atau pertunjukan seni semata, tetapi juga menyangkut budaya dan identitas masyarakat adat yang memiliki hubungan langsung dengan wilayah Danau Sentani.
“Kalau kita bicara festival yang menampilkan budaya, maka kita harus melihat siapa pemilik budaya itu. Budaya yang ada di setiap kampung memiliki pemilik dan masyarakat adat harus dilibatkan,” ujar Kaway.
Ia mengaku, dirinya yang juga Ketua Dewan Adat Suku (DAS) se-Kabupaten Jayapura belum banyak dilibatkan dalam pembahasan terkait pelaksanaan festival.
“Saya sendiri sebagai Ketua DAS tidak pernah diundang untuk membicarakan Festival Danau Sentani. Tetapi ketika dipanggil untuk hadir pada kegiatan, saya datang,” katanya.
Meski demikian, Kaway mengapresiasi pelaksanaan FDS tahun ini yang dinilainya lebih baik dibandingkan pelaksanaan sebelumnya, khususnya dari sisi penataan kawasan Pantai Khalkote.
Menurut dia, penataan kawasan tersebut cukup baik dan berpotensi menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Kabupaten Jayapura.
“Yang saya lihat, Festival Danau Sentani hari ini lebih baik dari yang lalu. Pantai Khalkote ditata dengan baik dan keindahannya bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan,” ujarnya.
Masyarakat Adat Jangan Hanya Jadi Objek
Kaway menegaskan, masyarakat adat tidak seharusnya hanya menjadi objek dalam pelaksanaan festival. Mereka harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika kegiatan tersebut menggunakan dan menampilkan budaya masyarakat adat.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masyarakat adat jangan hanya menjadi objek. Kami bukan objek, kami adalah pemilik budaya yang akan dipentaskan,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Jayapura dan panitia penyelenggara FDS dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan para ondofolo dan pemilik hak adat.
Menurutnya, pelibatan masyarakat adat sejak awal akan membuat pelaksanaan festival menjadi lebih kuat karena materi budaya yang ditampilkan benar-benar berasal dari masyarakat pemilik budaya tersebut.
Dorong Konsep Festival Budaya Tabi
Selain soal keterlibatan masyarakat adat, Kaway juga menyampaikan gagasan agar ke depan konsep FDS dapat diperluas menjadi festival budaya yang melibatkan seluruh wilayah Tabi.
Ia menilai, Festival Danau Sentani tidak harus hanya menampilkan budaya masyarakat di sekitar Danau Sentani, tetapi dapat menjadi ruang bersama bagi masyarakat adat di wilayah Tabi untuk memperkenalkan budaya masing-masing.
“Kalau boleh, ke depan kita bisa memikirkan nama Festival Budaya Tabi. Jadi semua masyarakat Tabi bisa mendapatkan ruang untuk menampilkan budaya mereka,” katanya.
Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan keberagaman budaya Papua kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara.
Persoalkan Perubahan Waktu Pelaksanaan
Kaway juga menyoroti perubahan waktu pelaksanaan Festival Danau Sentani yang menurutnya perlu dikaji kembali.
Ia menyebut, FDS selama ini identik dengan pelaksanaan pada bulan Juni. Namun, pelaksanaan tahun ini berlangsung pada Agustus.
Menurutnya, perubahan waktu perlu dijelaskan secara terbuka agar agenda budaya daerah dapat berjalan selaras dengan kalender kegiatan pemerintah dan agenda budaya lainnya di Kabupaten Jayapura.
“Biasanya Festival Danau Sentani dilaksanakan pada bulan Juni. Kenapa sekarang bergeser ke Agustus? Ini perlu kita pertanyakan dan ditinjau kembali,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Jayapura juga memiliki sejumlah agenda budaya lainnya yang telah menjadi bagian dari kalender daerah. Karena itu, menurutnya, penetapan waktu setiap kegiatan perlu dilakukan secara terencana dan konsisten.
“Kalau sesuatu sudah ditetapkan, tanggalnya jangan berubah-ubah tanpa alasan yang jelas. Semua harus berjalan sejalan,” katanya.
Kaway berharap berbagai masukan yang disampaikan masyarakat adat dalam dialog reses tersebut dapat menjadi bahan perjuangan DPRP Papua, sekaligus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Baginya, pembangunan kebudayaan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas fisik. Yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat adat sebagai pemilik budaya benar-benar dilibatkan dan dihargai dalam setiap kebijakan yang menyangkut kehidupan dan identitas mereka. (DanTop)
0 Komentar