PT. PPM Jajaki Skema Pembiayaan Program Pangan dan Energi di Mamberamo Raya

Dirut PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) Mardianto berdiskusi dengan Plt. Sekda Kabupaten Mambramo Raya. Frangky Lilihata. Kamis, 22/10/2026 (Foto; Dani)



HEDAM, JAYAPURA | SUARACYCLOPS.COM 
– PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) menindaklanjuti rencana kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya untuk mendukung program kedaulatan pangan dan energi. Pertemuan bersama pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan program tersebut.

Direktur Utama PT Palma Pertiwi Makmur, Mardianto, mengatakan hal itu usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), dan masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya di Hotel Horison Padang Bulan, Distrik Hedam, Kota Jayapura, Kamis (22/10).

Menurut Mardianto, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan awal bersama pemerintah daerah sekaligus langkah persiapan untuk menjalankan program kedaulatan pangan dan energi di Mamberamo Raya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan program nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pengembangan kawasan pangan juga dapat membutuhkan dukungan infrastruktur agar kegiatan berjalan dengan baik.

“Pertemuan ini merupakan tahapan untuk persiapan pelaksanaan. Kami bertemu dengan masyarakat karena mereka adalah penerima manfaat sekaligus bagian dari program ini,” kata Mardianto.

Ia menegaskan, perusahaan hadir sebagai mitra dalam mendukung program tersebut. Karena itu, keterlibatan masyarakat dinilai penting agar pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Pembiayaan Disesuaikan dengan Kebutuhan

Mardianto menjelaskan, program kedaulatan pangan dan energi merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Menurutnya, ketahanan pangan dan energi merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian bangsa.

Terkait pembiayaan, ia menyebut pihaknya menjajaki skema kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) dan lembaga keuangan internasional lainnya melalui skema subloan atau pinjaman turunan.

Menurut Mardianto, skema tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan program tanpa menambah beban langsung pada APBN maupun APBD. Namun, mekanisme pembiayaan dan kebutuhan anggaran setiap daerah masih perlu dikaji lebih lanjut.

Saat ditanya mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan untuk satu kabupaten, Mardianto mengatakan jumlahnya akan ditentukan berdasarkan kebutuhan.
“Lihat kebutuhannya,” ujarnya.

Tidak Membatasi Peluang Kerja Sama

Mardianto juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak membatasi peluang dukungan program hanya pada satu daerah. Ia mengajak berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program kedaulatan pangan dan energi agar dapat berjalan secara tepat dan sesuai kebutuhan.

Ia berharap, rencana kerja sama di Mamberamo Raya dapat berlanjut ke tahap pelaksanaan dengan memperhatikan kebutuhan daerah, peran pemerintah, serta keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Meski demikian, bentuk kegiatan prioritas, lokasi pengembangan, nilai investasi, dan jadwal pelaksanaan di Mamberamo Raya masih perlu dipastikan melalui pembahasan lanjutan bersama pihak terkait. (DanTop)

Posting Komentar

0 Komentar