JAYAPURA,PAPUA | SUARACYCLOPS.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua memperkuat produksi dan distribusi pangan serta kerja sama antardaerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Upaya tersebut menjadi bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta pelaku usaha di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 23 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.
Bank Indonesia Provinsi Papua bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Papua dan daerah otonom baru menjalankan berbagai langkah untuk meningkatkan produksi, memperlancar distribusi, dan menjaga ketersediaan pangan.
Program tersebut meliputi dukungan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produksi cabai, bawang merah, dan beras. Selain itu, dilakukan pendampingan pengolahan hasil ikan dan cabai, penguatan kerja sama antara kelompok tani dan UMKM dengan ritel modern, serta pelatihan bagi petani, termasuk petani asli Papua, melalui kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Dalam upaya memperlancar distribusi, BI Papua juga memperkuat kerja sama antardaerah, antara lain Kabupaten Keerom dengan Kota Jayapura serta Kabupaten Enrekang dengan Kota Jayapura. Penjajakan kerja sama antara Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke juga dilakukan untuk mendukung pasokan pangan.
Upaya lainnya mencakup Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan Gerakan Pangan Murah yang melibatkan pemerintah daerah, Perum Bulog, TNI-Polri, Baznas, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), serta rumah ibadah.
Penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turut menjadi bagian dari langkah menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat.
BI Papua juga memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terarah, dan pertemuan tingkat tinggi TPID. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperkuat data pangan serta mengantisipasi risiko iklim yang dapat memengaruhi produksi dan distribusi.
Dalam siaran pers yang diterbitkan di Jayapura pada 26 Oktober 2026, BI Papua menyebutkan bahwa upaya pengendalian inflasi tersebut turut mendapat apresiasi. TPID Provinsi Papua dan TPID Kota Jayapura ditetapkan sebagai TPID Berkinerja Terbaik dalam pengendalian inflasi di wilayah Nusampua tahun 2026.
Sementara itu, rapat koordinasi TPIP dan TPID se-Sulampua merumuskan lima komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan. Komitmen tersebut meliputi peningkatan produksi yang adaptif terhadap iklim, pengolahan hasil pangan untuk meningkatkan nilai tambah dan masa simpan, perluasan akses pembiayaan petani dan nelayan, penguatan data stok dan operasi pasar, serta peningkatan konektivitas antarpulau.
Komitmen tersebut menjadi landasan bagi TPID di wilayah Papua untuk memperluas kerja sama antardaerah dan memperlancar distribusi pangan, terutama menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
BI Papua menyatakan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, Perum Bulog, anggota TPID, dan mitra strategis untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mempertahankan daya beli masyarakat di berbagai wilayah Papua. (DanTop)
0 Komentar