JAYAPURA, PAPUA | Suaracyclops.com – Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) terus mendorong perluasan ekonomi dan keuangan digital di Tanah Papua.
Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) serta kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen untuk merchant Usaha Mikro (UMI).
Kebijakan ini diumumkan bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Peluncuran dilakukan sebagai bagian dari penguatan sistem pembayaran nasional sekaligus memperluas manfaat digitalisasi hingga ke daerah, termasuk Papua.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, dalam siaran pers BI menyampaikan bahwa KPw BI Provinsi Papua berkomitmen mendukung perluasan penggunaan sistem pembayaran digital di wilayah Papua.
KKI Jadi Alternatif Pembayaran Digital
Kartu Kredit Indonesia atau KKI hadir sebagai salah satu alternatif instrumen pembayaran berbasis fasilitas penundaan pembayaran atau deferred payment yang diproses melalui infrastruktur domestik.
Instrumen ini dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi QRIS, baik melalui metode pindai (scan) maupun Tap.
Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026, sejumlah bank telah menerbitkan KKI, antara lain BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, PermataBank, Bank Mega, serta BSI yang mengembangkan skema pembayaran berbasis syariah.
Kehadiran KKI diharapkan dapat memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional sekaligus membuka ruang bagi inovasi layanan pembayaran digital di Indonesia.
MDR QRIS 0 Persen Bantu UMKM
Selain KKI, Bank Indonesia juga memperluas kebijakan MDR QRIS 0 persen yang mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut mencakup transaksi hingga Rp100 ribu bagi merchant kategori kecil, menengah, dan besar yang sebelumnya dikenakan MDR sebesar 0,7 persen.
Sementara itu, untuk merchant Usaha Mikro (UMI), dukungan MDR QRIS 0 persen mencakup transaksi sampai dengan Rp500 ribu per transaksi.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha di berbagai skala, termasuk UMKM di Papua. Dengan biaya transaksi yang lebih ringan, penggunaan pembayaran digital diharapkan semakin mudah diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha.
QRIS di Papua Terus Bertumbuh
Penggunaan QRIS secara nasional juga menunjukkan perkembangan yang cukup kuat.
Hingga Juni 2026, tercatat 65,77 juta pengguna QRIS, dengan tambahan 6,23 juta pengguna baru sepanjang semester I 2026.
Jumlah merchant yang telah menerima QRIS mencapai 44,86 juta merchant, dengan sekitar 96,8 persen di antaranya merupakan UMKM.
Dari sisi transaksi, tercatat sekitar 5,25 miliar transaksi QRIS, dengan nilai nominal lebih dari Rp1,12 kuadriliun. Angka tersebut tumbuh 93,92 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut juga terlihat di Papua dan wilayah pemekarannya.
Sepanjang 2025, akumulasi transaksi QRIS di Papua dan wilayah pemekaran mencapai lebih dari 41,9 juta transaksi, didukung lebih dari 271 ribu merchant dan sekitar 221 ribu pengguna.
Tren positif tersebut berlanjut pada 2026. Pada triwulan I 2026, nilai transaksi QRIS di Papua tercatat sekitar Rp2,61 triliun, atau tumbuh 7,84 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut juga didukung peningkatan jumlah merchant yang mencapai 12,98 persen (yoy).
Hingga Juni 2026, volume transaksi QRIS di Papua tercatat sekitar 3,3 juta transaksi, dengan tambahan pengguna baru mencapai sekitar 240,4 ribu pengguna.
Buka Peluang Ekonomi Digital Lebih Luas
Bank Indonesia menilai perkembangan tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penerimaan KKI sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas MDR QRIS 0 persen di Papua.
Dengan semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan pembayaran digital, peluang untuk memperluas inklusi keuangan di Papua juga semakin terbuka.
KPw BI Provinsi Papua menyatakan akan terus mendorong digitalisasi masyarakat, pelaku usaha, dan mitra strategis di Papua.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi digital dan kemandirian ekonomi Papua, sekaligus mendukung arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia.
Bagi masyarakat dan pelaku UMKM, semakin luasnya penggunaan QRIS diharapkan tidak hanya membuat transaksi menjadi lebih praktis, tetapi juga membuka peluang usaha yang lebih besar dan mendorong aktivitas ekonomi digital di Tanah Papua. (DanTop)
0 Komentar